“Kekerasan atas Nama Agama”

Standar

“Sesat!” Kata kunci dalam setiap tindak kekerasan atas nama agama. Darah “manusia sesat” menjadi halal untuk ditumpahkan. Sampang, Cikeusik, dan beberapa kekerasan lain, merupakan sebuah potret intoleransi, gambar bahwa kata “sesat” begitu dahsyat untuk dapat mengobarkan “semangat” penyerangan terhadap kelompok lain. Tentu kita sangat prihatin dengan tragedi-tragedi seperti ini, potret ketidakdewasaan manusia Indonesia menyikapi sebuah perbedaan. Ketidakdewasaan dalam bernegara dan tentunya beragama.

Penyerangan terhadap Syiah maupun beberapa kelompok minoritas lain, tak lepas dari pemikiran oposisi biner (sesat dan tidak sesat), menyalahkan kelompok lain yang tak sesuai dengan prinsip keyakinannya. “I” dan “the others” (Liyan). Me”liyan”kan kelompok minoritas. Kelompok minoritas tersekap oleh identitas kesesatan yang dicap oleh kelompok yang menganggap dirinya benar. Dengan kekuasaan, maka kekerasan dapat dilakukan. Kelompok mayoritas melakukan kekerasan karena memiliki kekuasaan sebagai mayoritas.

Dimana seharusnya posisi negara saat kekerasan atas nama agama ini kembali terulang kembali?  Tugas negara adalah menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Hal inilah yang tertera di dalam UUD 1945. Negara pun seharusnya menjadi pihak yang netral. Keyakinan agama bukan urusan  negara. Yang menjadi urusan utama  negara dalam hal ini adalah menjamin seorang warga negara untuk bisa menjalankan kepercayaannya tersebut. Apabila terjadi kekerasan terhadap apa yang diyakini warga negaranya di ranah privat, maka negara wajib memberlakukan hukum publik terhadap pelakunya.

Negara tidak boleh membiarkan kekerasan yang dilakukan  terhadap kelompok yang “(di)Liyan(kan)”. Dalam kehidupan bernegara,  tidak ada “Liyan” yang terdiskriminasi hanya karena keyakinannya. Prinsip mendasarnya adalah kelompok minoritas bukan berarti warga negara kelas dua. Kelompok minoritas bukan berarti kelompok yang terpinggirkan, mereka memiliki hak yang eksis di dalam kehidupan bernegara. Tanggung jawab negara  bukan mengusir yang dianggap “liyan” tersebut karena isi keyakinannya dan bukan pula untuk menghakimi isi keyakinan tersebut.          

Argumen Partisipasi Perempuan dalam Ranah Publik

Standar

Demokrasi menurut Mouffe[1] adalah demokrasi yang mengadopsi perspektif yang memungkinkan untuk dapat menangkap dan memahami cara-cara bagaimana hubungan kekuasaan dikonstruksikan, dan yang dapat membantu kita untuk mengangkat bentuk-bentuk pengekslusian yang ada di balik pretensi universalisme dan klaim-kalim yang mengatakan bahwa kebenaran telah ditemukan. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat kita lihat bahwa demokrasi seharusnya membuka ruang partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada pengeklusian berdasarkan jenis kelamin, ras, agama ataupun status sosial. Demokrasi tidak ditentukan oleh logika Sang Ayah.

Pendekatan malestream[2] dalam melihat demokrasi kemudian menuai kritikan. Pendekatan ini salah satunya menyebabkan pemisahan antara ruang privat dan ruang publik berdasarkan logika Sang Ayah. Pendekatan malestream ini telah mendomestifikasi perempuan di ranah privat. Ranah publik (politik formal) hanya milik laki-laki. Dimana ruang publik didefinisikan sebagai ruang untuk laki-laki, sementara perempuan harus berada di dalam ranah privat. Pembagian tersebut mengakibatkan perempuan mengalami domestifikasi di ranah privat. Carole Pateman[3] mengkritik pemisahan wilayah privat dan publik, yang mana pemisahan ini bersifat patriakal yang kemudian menguntungkan laki-laki.

Chodhury menggambarkan bahwa paritisipasi perempuan sebagai pemimpin, menteri di dalam kabinet, anggota parlemen atau pencapaian posisi tinggi sebagai pegawai negeri masih sangat memprihatinkan. Di hampir 100 negara, laki-laki menduduki hampir seluruh posisi senior kepemimpinan dalam pemerintahan di tahun 1987-1989. Hanya 10 persen perempuan berasil menduduki kursi parlemen di seluruh dunia pada tahun 1987.[4]  Berdasarkan penelitian dari Women Research Institute, bahwa di 9 kabupaten yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa representasi perempuan dalam lembaga pembuatan kebijakan ditingkat lokal (kabupaten, kota, dan desa) sangat rendah.[5]

Dengan ketidakhadiran perempuan di ranah publik, seperti yang dijelaskan oleh Carole Pateman[6], menandakan bahwa semua warga negara perempuan dalam dekonstruksi sosial bukan warga negara yang bebas. Perempuan menjadi warga negara kelas dua, hanya karena jenis kelaminnya. Kekuasaan yang dipahami dalam ideologi patriarki menyebabkan perempuan menjadi terpinggirkan dalam proses kebijakan publik.

Perubahan demokrasi dari awalnya demokrasi langsung menjadi demokrasi perwakilan merubah juga yang awalnya “who the politicians” menjadi “what (policies, peferences, ideas) they represent.[7] Dengan demikian, kehadiran perempuan penting di dalam ranah publik, terutama dalam pengambilan kebijakan. Karena perempuan memiliki kepentingan yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan harus dilibatkan dalam proses kepentingan kebijakan publik, terutama yang berhubungan dengan kepentingan perempuan itu sendiri.

“They representatives may and almost certainly will differ from those they act for, not only in their social and sexual characteristics, but also in their understanding of where the “true” interest of their constituents lie.”

Perempuan lebih mengerti apa yang menjadi “true interests” dari para konstituen perempuan itu sendiri. Dengan demikian menjadi penting bahwa di dalam kehidupan berdemokrasi, tidak hanya “politics of ideas” saja, tetapi juga “politics of presence” sangat penting dalam perjuangan politik perempuan. Kehadiran perempuan di ranah publik diharapkan dapat memperbaiki kondisi perempuan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Stacey dan Price[8], yang dikutip oleh Nuri Suseno, bahwa apabila perempuan ingin melakukan perubahan di dalam masyarakat dimana mereka berada haruslah berupaya untuk mendapatkan posisi kekuasaan. Penting bagi perempuan untuk memasuki arena perpolitikan oleh karena laki-laki tidak dapat diandalkan untuk melakukan perubahan yang menguntungkan bagi perempuan.

Senada dengan itu, Women’s Environment and Development Organization (WEDO) di Amerika Serikat menjelaskan bahwa akan terdapat perbedaan apabila perempuan memiliki ruang politik yang sama luasnya dengan laki-laki. Perempuan akan mengubah hakikat kekuasaan, yaitu dari “power over” menjadi “power to”.[9] Istilah “power over” ini merupakan kekuatan negatif dari kekuasaan (otoritatif, memaksa kehendak, tidak hirau dengan kepentingan masyarakat). Sementara “power to” merupakan kekuatan positif dari praktik kekuasaan (kekuasaan untuk melakukan kebijakan dan kebaikan bersama). Mill dan Taylor[10] pun juga menjelaskan pentingnya kehadiran perempuan di ranah publik. Menurutnya, apabila masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual atau keadilan gender maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang sama yang dinikmati oleh laki-laki.

Demokrasi yang sensitif gender lah yang diinginkan oleh gerakan perempuan. Demokrasi yang membuka ruang untuk perempuan dapat berpartisipsi di ranah publik. Pada tahun 1990-an, kalangan perempuan sedunia telah berhasil mempolitisasi ketidakhadiran (absence) perempuan di dalam parlemen. Para perempuan ini kemudian menantang legitimasi pembuatan kebijakan yang didominasi oleh laki-laki.[11]

Namun demikian, kendala perempuan dalam perjuangannya ke ranah publik salah satunya adalah kendala budaya dan agama. Menengok ke belakang pada saat Megawati menjadi presiden, untuk menggantikan Gus Dur, beberapa kalangan agama menolak keras apabila negara dipimpin oleh seorang perempuan. Argumennya bahwa seorang pemimpin haruslah seorang laki-laki. Argumen-argumen teologis ini menjadi resitensi terhadap perjuangan perempuan untuk dapat memasuki ranah publik. Resistensi berupa munculnya fundamentalisme agama cenderung melanggar hak-hak konstitusional perempuan.[12] Munculnya fundamentalisme agama yang menjadi penghambat perempuan tak lepas dari keterbukaan demokrasi setelah masa Orde Baru tumbang. Namun keterbukaan demokrasi ini ternyata tak hanya membuka peluang bagi perempuan untuk dapat berkiprah di ranah publik, tetapi memunculkan juga fundamentalisme agama sebagai salah satu resistensi terhadap gerakan perjuangan perempuan.

Dalam sebuah penelitian dari Rizki Affiat[13] terkait kepemimpinan perempuan pasca tsunami di Aceh Barat dan Bireun, dijelaskan bahwa perempuan di Dinas Syariat Islam lebih memilih laki-laki menjadi pemimpin daripada perempuan dengan alasan agama dan juga alasan perempuan lebih emosional. Menurut penelitian ini label syariah islam serta dalam institusionalisasinya adalah alasan kuat dalam membentuk kecenderungan untuk mensubordinasi kepemimpinan perempuan, termasuk persepsi diantara para stafnya. Dalam penelitian ini tentu dapat dilihat bahwa pengaruh agama masih kuat untuk perempuan dalam melangkah ke dalam ranah publik sebagai pemimpin. Meskipun tidak dipungkiri ada beberapa ulama (termasuk ulama perempuan) yang mendukung bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin karena memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki.

Namun, hambatan-hambatan tersebut tentu jangan sampai membuat perjuangan perempuan di Indonesia menjadi terpuruk. Akan tetapi, kita harus lebih banyak lagi belajar agar perempuan terus berkiprah di ranah publik untuk dapat terus berjuang dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan. Hambatan tentu akan terus berubah. Dulu perempuan harus berjuang untuk melawan militerisme dan penyeragaman perempuan sebagai “ibu” salah satunya dengan program PKK. Sekarang perempuan harus berhadapan dengan klaim-klaim teks suci yang dimotori oleh fundamentalisme agama dan logika yang tidak berpihak pada kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, gerakan perempuan masih harus terus berkonsolidasi baik melalui jalur formal maupun informal untuk terus memperjuangkan para perempuan duduk dalam jajaran pembuat kebijakan publik. Harapan harus tetap ditumbuhkan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin yang akan membawa perubahan.


[1] Nuri Suseno, 2010, Kewarganegaraan : Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer (Depok : Departemen Ilmu Politik, FISIP UI)

[2] Gadis Arivia, (2006)  Feminisme Sebuah Kata Hati, (Jakarta: Kompas)

[3] Nuri Suseno

[4] Gadis Arivia

[5] Ani Soetjipto, Politik Harapan : Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta : Margin Kiri, 2011)

[6] Nuri Suseno

[7] Anne Philips, The Politics of Presence, ( United States : Oxford University Press, 1995)

[8] Nuri Suseno

[9] Nur Iman Subono, Tokoh Politik Perempuan di Asia : Dinasti Politik atau Representasi Politik Perempuan? Dalam Jurnal Perempuan edisi 63

[10] Rosemarie Putnam Tong,  Feminist Thought, (Jalasutra : Yogyakarta,2004)

[11] Nur Iman Subono, Demokrasi dan Feminisme: Representasi Politik Perempuan dalam Jurnal Analisis Sosial Vol 13 No 1 Juni 2008 (Bandung: Akatiga)

[12] Ani Soetjipto

[13] Rizki Affiat, Women’s Particiaption in Decision Making Process in Post Conflict Aceh, 2011

Tawuran : Kritik atas Kurangnya Ruang Publik bagi Pemuda

Standar

Dunia pendidikan dikagetkan dengan meninggalnya dua orang pelajar di Jakarta. Dua korban sudah meninggal dalam aksi tawuran berdarah antar pelajar tingkat menengah umum/kejuruan di Jakarta. Topik tawuran kemudian menjadi topik utama di dalam perbincangan baik di media maupun di masyrakat. Generasi muda nampaknya menjadikan tawuran ini sebuah tradisi dalam menunjukkan kekuatan sekolah mereka. Turun temurun tradisi tawuran ini dilakukan, demi menunjukkan siapa yang lebih kuat dan berkuasa.

Kesalahan tentu tidak terjadi ansih karena personal pelaku tawuran tersebut. Menurut hemat saya, kurangnya ruang publik untuk pemuda dalam menyalurkan dan mengekspresikan apa yang ada di dalam diri turut serta menyumbang sebab-sebab terjadinya tawuran ini. Para pelajar ini membutuhkan sebuah ruang dimana mereka dapat menyalurkan bakat mereka. Bukan bakat kekerasan yang seharusnya ditampilkan oleh para pelajar ini, bukan pula agresitivitas dalam diri pelajar yang dikembangkan.

Para pelajar butuh pengakuan atas dirinya. Keinginan akan eksistensi ini seharusnya disalurkan melalui ruang publik yang bersifat positif misalnya kompetisi olahraga, seni, ilmu alam, dan sebagainya. Kompetisi positif harus diciptakan dan dikembangkan terus menerus. Agar kompetesi yang bersifat negatif (tawuran) menjadi terminimalisir.

Melihat kebelakang, generasi muda menjadi ujung tombak dalam pergerakan kemerdekaan bangsa. 28 Oktober 1928 menjadi saksi bahwa pemuda dan pemudi Indonesia menjadi penggerak bagi persatuan bangsa Indonesia. Nampaknya, seperti itulah harapan bagi generasi muda di masa kini. Semangat para pemuda dan pemudi bangsa saat itulah yang seharusnya diserap intisarinya dan diaplikasikan dengan konteks keindonesiaan saat ini oleh para pelajar. Kreativitas dan inovasi dari para pelajar inilah yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan saat ini. Dimana kreativitas dan inovasi ini yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara.

Analisis lebih lanjut seharusnya dilakukan oleh para stakeholder yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan sebuah pendidikan yang dapat menciptakan generasi muda yang pintar dalam olah pikir dan rasa. Tawuran ini seharusnya menjadikan kritik membangun bagi dunia pendidikan. Kurikulum yang dibangun tidak hanya sekedar bagaimana menghafal rumus maupun tanggal kapan sebuah persitiwa sejarah itu terjadi. Pendidikan bukan arena adu kekuatan. Akan tetapi bagaimana pendidikan adalah pertemuan argumen-argumen yang didasarkan pada akal sehat yang kemudian akan menghasilkan pengetahuan baru.

Pemuda dan Pemahaman Kebhinekaan Bangsa Indonesia

Standar

Berbicara mengani pemuda Indonesia, pasti benak kita akan teringat pada peristiwa yang terjadi 84 tahun silam. 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda. Di tanggal tersebut, pemuda dan pemudi Indonesia dengan penuh semangat ingin membangun kebulatan tekad, sebuah  persatuan bangsa yang majemuk ini. Mempersatukan dalam satu tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu.

Kejadian beberapa akhir ini tentu patut kita khawatirkan terkait dengan persatuan bangsa terkait perbedaan yang ada di dalam diri sebuah bangsa. Konflik yang mengkhawatirkan persatuan bangsa, seperti konflik antar keyakinan serta penyerangan terhadap minoritas. Kebangkitan politik komunalisme menjadi tantangan para pemuda hari ini untuk dapat menjaga kemajemukan bangsa.  Founding father kita sudah merumuskan bagaimana mempersatukan beragam perbedaan yang ada di dalam tubuh bangsa ini menjadi bangsa yang ber-Bhinneka tunggal Ika. Cita-cita bangsa Indonesia harus diteruskan dan terus diperjuangkan oleh pemuda Indonesia.

Makna kata “pemuda” menjadi politis, karena dalam sejarah bangsa ini tidak terlepas dari peran para kaum muda, mulai dari Sumpah Pemuda hingga Reformasi 1998. Tentu kita tidak meinginkan hilangnya makna dan jiwa dari kata “pemuda” sebagai sebuah kelompok yang dapat melakukan terobosan dan inovasi serta menciptakan sebuah gerakan. Jangan sampai makna kata “pemuda” hanya berakhir dalam pemaknaan kelompok berdasarkan usia. Penyebaran nilai-nilai kemanusian dan kedewasaan dalam bernegara serta berbangsa harus menjadi tanggung jawab pemuda untuk dapat menjaga tiga makna dalam sumpah pemuda.

Menjadi Pemuda Indonesia adalah menjadi pemuda yang memahami arti kebhinekaan bangsa ini. Dengan pemahaman arti kebhinekaan maka tentu akan mendorong persatuan dan keharmonisan bangsa. Harapan penghormatan terhadap sesama manusia Indonesia tentu akan terwujud apabila pemuda bangsa ini turut serta menjaga kemajemukan bangsa Indonesia.

Sumpah Pemuda tentu bukan hanya perayaan simbolis serta perayaan romantisme kejayaan pemuda bahwasanya para pemuda selalu hadir di dalam gerakan politik bangsa Indonesia. Pemuda harus belajar dari beberapa perstiwa sejarah yang melibatkan pemuda dalam gerakannya. Jiwa yang ditangkap dalam makna kata “Pemuda Indonesia” harus terus digeliatkan agar anak muda bangsa ini agar tetap dalam sebuah narasi besar yaitu pemuda sebagai penggerak kemajuan bangsa.

Ibu Kita Kartini : Pendekar kaumnya Untuk merdeka

Standar

Kartini, Aku mengenal nama mu ketika aku di bangku Taman Kanak-Kanak (TK), karena setiap tanggal 21 April aku dan teman-temanku diharuskan untuk memakai pakaian adat dan aku memakai pakaian adat jawa, kebaya jawa layaknya seorang perempuan jawa di keraton. Aku juga mengenalmu dari lagu yang ibuku perkenalkan kepadaku yaitu Ibu Kita Kartini karya WR Supratman.

Engkau disebut-sebut sebagai pahlawan yang memperjuangkan emansipasi perempuan tapi ketika itu aku belum tahu apa itu emansipasi perempuan dan mengapa harus diperjuangkan. Ketika aku menginjak pendidikan di Universitas, dimana perempuan di masa mu jarang dan susah perempuan bisa masuk tingkat universitas, aku baru mengetahui apakah itu perjuangan untuk kesetaraan seperti yang engkau cita-citakan, Kartini.

Tapi perjuangan untuk kesetaraan perempuan dan laki-laki itu ternyata butuh perjuangan gigih dan lama, tak hanya setahun, dua tahun. Sampai saat ini pun, perempuan masih harus berjuang untuk mendapatkan kesetaraan itu.

Tahukah engkau Kartini, perempuan masa ku, terutama di Jawa, sudah bebas untuk keluar rumah, tidak ada pingitan lagi seperti apa yang kamu rasakan dulu. Aku sebagai perempuan jawa tidak pernah lagi merasakan pingitan seperti apa yang kamu rasakan. Namun, alangkah baiknya kalau engkau mengetahui keadaan perempuan Aceh sekarang, Kartini.

Perempuan-perempuan Aceh harus menggunakan jilbab dan menggunakan rok sebagai simbolisasi syariat Islam. Perempuan-perempuan Aceh ini tidak lagi memiliki kebebasan untuk bisa mendefinisikan tubuhnya sendiri, bahkan untuk berpakaian. Perempuan-perempuan ini tidak lagi terbelenggu oleh pingitan adat tetapi sekarang mereka terbelenggu aturan yang mengatasnamakan agama dan mengangunggkan kitab (yang di-) suci (kan) hanya karena sebatas kepentingan politik elit.

Tahukah engkau Kartini, di Tangerang, perempuan dilarang keluar malam di atas jam 10? Perempuan yang berlaku mencurigakan dan keluar malam diatas jam 10 akan ditangkap oleh satpol PP dan dituduh sebagai pelacur. Tahukah engkau Kartini, di Jambi, DPRD-nya berencana untuk melakukan tes keperawanan sebagai syarat masuk ke SMA?

Lagi-lagi, moralitas masyarakat telah dinisbatkan di atas tubuh perempuan. Perempuan-perempuan ini memang tidak dipingit, tapi apalah bedanya dengan masa mu, Kartini. Perempuan-perempuan ini sama saja merasakan pingitan dari budaya patriarki yang tidak pernah hilang dari masyarakat kita. Perempuan ini dipingit oleh definisi moralitas ala elit pembuat kebijakan dan moralitas ala anggapan masyarakat. Aku yakin, betapa sedihnya engkau melihat perempuan saat ini yang dimana moralitas masyarakat hanya diukirkan pada tubuh perempuan saja.

Kartini, aku tidak tahu mengapa engkau mau menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri tiga? Apakah ini adalah bentuk kepatuhanmu terhadap orang tua agar orang tua mu tidak malu? Ataukah engkau sudah tidak sanggup untuk melawan budaya patriarki dan penafsiran orang tentang Islam?

“Saya berkehendak bebas, supaya boleh dapat berdiri sendiri, jangan bergantung kepada orang lain, supaya jangan… jangan sekali-kali dipaksa kawin. Tetapi kawin, mesti kawin, mesti, mesti! Tiada bersuami adalah dosa yang sebesar-besar dosa yang mungkin diperbuat seorang perempuan Islam, malu yang sebesar-besar malu yang mungkin tercoreng di muka seorang anak gadis Bumiputra dan keluarganya.” (25 Mei 1899, Nona Zeehanderlaar)

Namun, sungguh aku sangat kagum ketika membaca sepenggal tulisannmu untuk Nona Zeehandelaar :

“…. Hukum Islam mengizinkan laki-laki menaruh empat orang perempuan. Meskipun seribu kali orang mengatakan, beristri empat itu bukan dosa menurut hukum Islam, tetapi selama-lamanya aku mengatakan itu dosa. Segala perbuatan yang menyakitkan sesamanya, dosalah pada mataku. Betapakah azab sengsara yang harus diderita seorang perempuan, bila lakinya pulang ke rumah membwa perempuan lain, dan perempuan itu harus diakuinya perempuan lakinya yang sah, harus diterima jadi saingannya? Boleh disiksanya, disakitinya perempuan itu selama hidupnya sepuas hatinya, tetapi bila ia tiada hendak membebaskan perempuan itu kembali, bolehlah perempuan itu menangis setinggi langit meminta hak, tiada juga akan dapat.” (6 November 1899)

Dari perjuangan mu aku bisa mendapatkan banyak pelajaran, Kartini. Perjuangan untuk kaum mu tentu sudah kita rasakan kini, tapi perjuangan terus akan berlanjut. Salah satu pelajaran yang aku dapatkan adalah bahwa perempuan memiliki pilihan atas dirinya sendiri. Itulah yang saya maknai sebagai kebebasan menjadi perempuan sampai saat ini.

(Tulisan ini merupakan balasan untuk surat kartini sebagai tugas kuliah mata kuliah Perempuan dan Politik)

Melihat Partai Politik di Indonesia

Standar

Dalam artikel Scott Mainwaring yang berjudul ‘Party Systems in The Third Wave’ dalam Journal of Democracy (volume 9, number 3, July) , menyatakan bahwa partai politik di demokrasi gelombang ketiga adalah kurang terinstitusionalisasi dibandingkan dengan partai politik di negara yang sudah lama dalam berdemokrasi. Dalam artikel ini disebutkan empat dimensi dari institusionalisasi partai politik. Pertama, di dalam sistem partai yang lebih terinstiusionalisasi terdapat pola kompetisi partai yang lebih stabil. Hasil dari pemilu lebih bisa diprediksi karena ada pola tersebut. Jika ada sebuah partai yang tampak kemudian menghilang (hasil suara yang didapat naik-turun setiap ada pemilu), maka hal ini merupakan salah satu ciri bahwa partai belum terinstitusionalisasi.

Kedua, di dalam sistem yang sudah terinstitusionalisasi, partai mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat. Di dalam sistem yang terinstitusionalisasi maka ideologi sebuah partai adalah konsisten, karena ideologi inilah yang mengikat antara para pemilih dengan partai tersebut sehingga para pemilih menjadi loyal yang pada akhirnya partai tersebut mengakar kuat di masyarakat.

Ketiga, adanya pengakuan dari elit ataupun warga negara bahwa partai politik adalah hal yang mendasar dan penting dalam kehidupan berdemokrasi. Keempat, di dalam sistem yang sudah terinstitusionalisasi, organisasi partai lebih baik, mempunyai strukutur internal, prosedur, dan rutinitas yang lebih jelas. Adanya pergantian kepemimpinan di dalam tubuh partai tanpa adanya konflik menandakan bahwa partai sudah terinstitusionalisasi.

Seperti yang diungkapkan Scott Mainwaring bahwa salah satu ciri negara yang di dalamnya partai belum terinstitusionalisasi adalah adanya faktor personal dari sebuah aktor politik yang lebih dominan. Hal ini dapat dilihat di Indonesia pada Pemilihan Presiden Langsung 2004, presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari partai yang hanya mendapatkan suara kecil di pemilihan legislatif. Hal ini disebabkan oleh figur SBY yang dianggap berwibawa dan pantas untuk menjadi bapak bangsa Indoensia ini. Calon yang diusung oleh partai yang unggul suaranya dalam pemilihan legislatif yaitu Golkar dengan calonnya Wiranto malah tidak memenangkan pemilihan presiden bahkan dia kandas dalam pemilihan presiden putaran I.

Scott Mainwaring menyebutkan juga bahwa partai yang belum mengakar kuat di masyarakat dan kuatnya personalisme maka akan mempertinggi peran kampanya di televisi. Hal ini dapat dilihat di Indonesia dimana Prabowo yang tiba-tiba saja mencuat namanya setelah hilang seiring dengan tumbangnya rezim orde baru. Nama prabowo mencuat setelah iklannya di televisi yang sangat sering muncul dengan partai Gerindra-nya

Organisasi internal partai pun belum bisa dibilang bagus karena banyak sekali kasus-kasus mengenai masalah internal partai yang kemudian berujung pada pemisahan kubu diantar para pengurus yang kemudian membentuk partai baru. Masalah pergantian kepemimpinan di dalam partai yang sering diwarnai oleh konflik-konflik internal juga turut menyumbang indikasi bahwa organisasi partai belum baik. Misalnya saja, masalah internal di PPP yang kemudian melahirkan partai baru yaitu Partai Bintang Reformasi, masalah internal PKB antara kubu Muhaimin dan kubu Gus Dur. Bahkan kemudian Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh PKB malah meminta pengikut PKB untuk memilih Gerindra sebagai alternatif kekecewaan terhadap kubu Muhaimin yang ditetapkan sebagai pemilik sah dari PKB saat ini.

Banyaknya para pengurus yang berpindah-pindah dari satu partai ke partai lain juga memperlihatkan bagaimana organisasi partai politik di Indonesia. Misalnya: Ade Daud dari PBR hijrah ke PAN, Diah Devawati dari PBR ke PDI-P, Zainuddin MZ yang merupakan pendiri PBR hijrah ke Partai Gerindra, Sys Ns dari Partai Demokrat hengkang ke Partai Persatuan Daerah.

Masalah internal dari partai yang sudah lama berdiri, yaitu Golkar, juga bisa menjadi indikasi belum terinstitusionalisasinya partai di Indoensia. Masalah internal yang kemudian melahirkan dua partai baru yaitu Hanura dan Gerindra, kuda hitam pada pemilu 2009 ini, yang masing-masing dipimpin oleh Wiranto, calon presiden dari Golkar tahun 2004, dan Prabowo Subianto, mantan Dewan Penasehat Partai Golkar. Kini keduanya berambisi untuk bisa menduduki kursi kepresidenan tahun 2009-2014. Partai besar lain, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yang dikenal dengan moncong putihnya ini juga mengalami masalah internal yang kemudian melahirkan partai-partai kecil lain yang didirikan oleh para mantan elit PDIP yang tidak setuju dengan manjemen partai seperti Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Pelopor, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indoensia, PNI Marhaenisme, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Partai politik di Indonesia pada umumnya belum terlalu mengakar kuat di dalam masyarakat. Adanya swing votores menunjukkan indikasi belum terlalu mengakarnya sebuah partai politik di Indonesia. Para pemilih belum melekatkan dirinya terhadap suatu partai, mereka masih bisa berpindah-pindah suatu saat dari satu partai ke partai lain. Akan tetapi, menurut pendapat penulis, di Indonesia sudah ada partai yang cukup mengakar di masyarakat. Golkar merupakan salah satu partai yang mempunyai akar kuat di masyarakat Indoensia. Golkar yang merupakan alat pada masa orde baru, tetapi tidak begitu saja dia juga ikut tumbang seperti rezim orde baru. Dia masih tetap bertahan, bahkan pada pemilu 2004 dia mendapat suara terbanyak di pemilihan legislatif. Banyak pengikut loyal dari Golkar yang masih tetap mempercayai Golkar untuk berada di kehidupan politik Indonesia. Ada basis-basis massa di daerah-daerah yang selalu memenangkan Golkar, misalnya Sulawesi Selatan.

Begitu juga dengan PDI-P. Penulis merasa hal yang sama bahwa PDI-P juga mempunyai akar yang kuat di masyarakat Indonesia. Partai yang mendapat julukan partainya wong cilik ini juga mempunyai basis massa yang kuat misalnya di Bali dan Jawa Tengah. Sudah dua kali pada Pemilu setelah Reformasi, PDI-P mendapatkan suara yang cukup signifikan, lebih dari 10 persen. Bahkan pada hasil sementara Pemilu legislatif 2009 ini, PDI-P masih tetap mendapat lebih dari 10 persen suara.

Jika melihat keadaan sekarang dimana banyak orang yang kecewa dengan kinerja partai yang dianggap buruk maka ini juga mengindikasikan bahwa partai di Indonesia belum terinstitusionalisasi. Masyarakat secara umum tidak menganggap pentingnya sebuah partai sebagai salah satu institusi yang dibutuhkan di dalam kehidupan berdemokrasi. Apalagi dengan sekarang meningkatnya presentasi golput mengindikasikan makin tidak percayanya masyarakat terhadap partai, mereka seakan tidak lagi peduli terhadap partai-partai yang dianggap hanya mementingkan kepentingan golongan bukan kepentingan rakyat.

Ideologi partai pun di Indonesia tidak jelas. Pernah disebutkan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) bahwa jika ingin meraup suara yang banyak maka para partai islam harus lebih terbuka, jangan hanya menonjolkan sentimen agama saja. Hal ini mengindikasikan bahwa ideologi bukan hal yang penting dalam berkompetisi. Karena jika para partai islam menegakkan ideologinya dengan islam fundamental maka suara yang diperoleh tidak akan mayoritas hanya meskipun mayoritas penduduk di Indoensia beragama islam. Begitu juga dengan partai-partai yang menganggap dirinya sebagai partai nasionalis, misalnya PDI-P. Kalau memang PDI-P mempunyai aliran nasionalis, lalu mengapa ketika PDI-P memerintah yaitu ketika pada masa kepemimpinan Megawati, malah menjual asset-aset negara kepada asing (privatisasi). Bukannya harusnya jika beraliran nasionalis maka tidak dengan begitu saja menggadaikan aset negara ini (yang diprivatisasi ada beberapa BUMN yang mempunyai manajemen yang baik, misalnya Indosat dan Telkom)?

Akan tetapi, penulis melihat munculnya kekuatan ideologi baru di Partai Buruh. Entah benar atau tidak, partai Buruh ini akan memperjuangkan nasib buruh dengan menghapuskan Undang-Undang yang mengandung unsur outsourcing buruh di ranah ketenagakerjaan di Indonesia. Dari statement ini, penulis melihat bahwa ada ideologi yang jelas yang dibawa oleh Partai Buruh yang nyaris tidak lagi ikut Pemilu 2009 ini karena di tahun 2004 dia tidak lolos electoral threshold. Menurut penulis, ideologi adalah hal yang penting karena dengan adanya ideologi para elit bisa lebih menentukan sikap dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan ideologinya dan para pemilih pun menjadi lebih mudah untuk memilih partai yang sesuai atau setidaknya mendekati dengan ideologi para pemilih.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa partai politik di Indonesia belum terinstitusionalisasi dengan melihat uraian di atas. Harapannya adalah bahwa bangsa Indonesia ini kelak memiliki sistem yang makin terinstitusionalisasi dengan makin dewasanya umur demokrasi di Indonesia. Dengan terinstitusionalisasinya sistem partai politik ini maka diharapkan kehidupan politik di Indonesia pun akan menjadi lebih stabil, sehingga kesejahteraan rakyat sebagai tujuan demokrasi menjadi tercapai.

(diolah dari Majalah Tempo edisi Pemilu tanggal 5 April 2009)