Argumen Partisipasi Perempuan dalam Ranah Publik

Standar

Demokrasi menurut Mouffe[1] adalah demokrasi yang mengadopsi perspektif yang memungkinkan untuk dapat menangkap dan memahami cara-cara bagaimana hubungan kekuasaan dikonstruksikan, dan yang dapat membantu kita untuk mengangkat bentuk-bentuk pengekslusian yang ada di balik pretensi universalisme dan klaim-kalim yang mengatakan bahwa kebenaran telah ditemukan. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat kita lihat bahwa demokrasi seharusnya membuka ruang partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada pengeklusian berdasarkan jenis kelamin, ras, agama ataupun status sosial. Demokrasi tidak ditentukan oleh logika Sang Ayah.

Pendekatan malestream[2] dalam melihat demokrasi kemudian menuai kritikan. Pendekatan ini salah satunya menyebabkan pemisahan antara ruang privat dan ruang publik berdasarkan logika Sang Ayah. Pendekatan malestream ini telah mendomestifikasi perempuan di ranah privat. Ranah publik (politik formal) hanya milik laki-laki. Dimana ruang publik didefinisikan sebagai ruang untuk laki-laki, sementara perempuan harus berada di dalam ranah privat. Pembagian tersebut mengakibatkan perempuan mengalami domestifikasi di ranah privat. Carole Pateman[3] mengkritik pemisahan wilayah privat dan publik, yang mana pemisahan ini bersifat patriakal yang kemudian menguntungkan laki-laki.

Chodhury menggambarkan bahwa paritisipasi perempuan sebagai pemimpin, menteri di dalam kabinet, anggota parlemen atau pencapaian posisi tinggi sebagai pegawai negeri masih sangat memprihatinkan. Di hampir 100 negara, laki-laki menduduki hampir seluruh posisi senior kepemimpinan dalam pemerintahan di tahun 1987-1989. Hanya 10 persen perempuan berasil menduduki kursi parlemen di seluruh dunia pada tahun 1987.[4]  Berdasarkan penelitian dari Women Research Institute, bahwa di 9 kabupaten yang tersebar di 7 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa representasi perempuan dalam lembaga pembuatan kebijakan ditingkat lokal (kabupaten, kota, dan desa) sangat rendah.[5]

Dengan ketidakhadiran perempuan di ranah publik, seperti yang dijelaskan oleh Carole Pateman[6], menandakan bahwa semua warga negara perempuan dalam dekonstruksi sosial bukan warga negara yang bebas. Perempuan menjadi warga negara kelas dua, hanya karena jenis kelaminnya. Kekuasaan yang dipahami dalam ideologi patriarki menyebabkan perempuan menjadi terpinggirkan dalam proses kebijakan publik.

Perubahan demokrasi dari awalnya demokrasi langsung menjadi demokrasi perwakilan merubah juga yang awalnya “who the politicians” menjadi “what (policies, peferences, ideas) they represent.[7] Dengan demikian, kehadiran perempuan penting di dalam ranah publik, terutama dalam pengambilan kebijakan. Karena perempuan memiliki kepentingan yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan harus dilibatkan dalam proses kepentingan kebijakan publik, terutama yang berhubungan dengan kepentingan perempuan itu sendiri.

“They representatives may and almost certainly will differ from those they act for, not only in their social and sexual characteristics, but also in their understanding of where the “true” interest of their constituents lie.”

Perempuan lebih mengerti apa yang menjadi “true interests” dari para konstituen perempuan itu sendiri. Dengan demikian menjadi penting bahwa di dalam kehidupan berdemokrasi, tidak hanya “politics of ideas” saja, tetapi juga “politics of presence” sangat penting dalam perjuangan politik perempuan. Kehadiran perempuan di ranah publik diharapkan dapat memperbaiki kondisi perempuan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Stacey dan Price[8], yang dikutip oleh Nuri Suseno, bahwa apabila perempuan ingin melakukan perubahan di dalam masyarakat dimana mereka berada haruslah berupaya untuk mendapatkan posisi kekuasaan. Penting bagi perempuan untuk memasuki arena perpolitikan oleh karena laki-laki tidak dapat diandalkan untuk melakukan perubahan yang menguntungkan bagi perempuan.

Senada dengan itu, Women’s Environment and Development Organization (WEDO) di Amerika Serikat menjelaskan bahwa akan terdapat perbedaan apabila perempuan memiliki ruang politik yang sama luasnya dengan laki-laki. Perempuan akan mengubah hakikat kekuasaan, yaitu dari “power over” menjadi “power to”.[9] Istilah “power over” ini merupakan kekuatan negatif dari kekuasaan (otoritatif, memaksa kehendak, tidak hirau dengan kepentingan masyarakat). Sementara “power to” merupakan kekuatan positif dari praktik kekuasaan (kekuasaan untuk melakukan kebijakan dan kebaikan bersama). Mill dan Taylor[10] pun juga menjelaskan pentingnya kehadiran perempuan di ranah publik. Menurutnya, apabila masyarakat ingin mencapai kesetaraan seksual atau keadilan gender maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang sama yang dinikmati oleh laki-laki.

Demokrasi yang sensitif gender lah yang diinginkan oleh gerakan perempuan. Demokrasi yang membuka ruang untuk perempuan dapat berpartisipsi di ranah publik. Pada tahun 1990-an, kalangan perempuan sedunia telah berhasil mempolitisasi ketidakhadiran (absence) perempuan di dalam parlemen. Para perempuan ini kemudian menantang legitimasi pembuatan kebijakan yang didominasi oleh laki-laki.[11]

Namun demikian, kendala perempuan dalam perjuangannya ke ranah publik salah satunya adalah kendala budaya dan agama. Menengok ke belakang pada saat Megawati menjadi presiden, untuk menggantikan Gus Dur, beberapa kalangan agama menolak keras apabila negara dipimpin oleh seorang perempuan. Argumennya bahwa seorang pemimpin haruslah seorang laki-laki. Argumen-argumen teologis ini menjadi resitensi terhadap perjuangan perempuan untuk dapat memasuki ranah publik. Resistensi berupa munculnya fundamentalisme agama cenderung melanggar hak-hak konstitusional perempuan.[12] Munculnya fundamentalisme agama yang menjadi penghambat perempuan tak lepas dari keterbukaan demokrasi setelah masa Orde Baru tumbang. Namun keterbukaan demokrasi ini ternyata tak hanya membuka peluang bagi perempuan untuk dapat berkiprah di ranah publik, tetapi memunculkan juga fundamentalisme agama sebagai salah satu resistensi terhadap gerakan perjuangan perempuan.

Dalam sebuah penelitian dari Rizki Affiat[13] terkait kepemimpinan perempuan pasca tsunami di Aceh Barat dan Bireun, dijelaskan bahwa perempuan di Dinas Syariat Islam lebih memilih laki-laki menjadi pemimpin daripada perempuan dengan alasan agama dan juga alasan perempuan lebih emosional. Menurut penelitian ini label syariah islam serta dalam institusionalisasinya adalah alasan kuat dalam membentuk kecenderungan untuk mensubordinasi kepemimpinan perempuan, termasuk persepsi diantara para stafnya. Dalam penelitian ini tentu dapat dilihat bahwa pengaruh agama masih kuat untuk perempuan dalam melangkah ke dalam ranah publik sebagai pemimpin. Meskipun tidak dipungkiri ada beberapa ulama (termasuk ulama perempuan) yang mendukung bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin karena memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki.

Namun, hambatan-hambatan tersebut tentu jangan sampai membuat perjuangan perempuan di Indonesia menjadi terpuruk. Akan tetapi, kita harus lebih banyak lagi belajar agar perempuan terus berkiprah di ranah publik untuk dapat terus berjuang dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan. Hambatan tentu akan terus berubah. Dulu perempuan harus berjuang untuk melawan militerisme dan penyeragaman perempuan sebagai “ibu” salah satunya dengan program PKK. Sekarang perempuan harus berhadapan dengan klaim-klaim teks suci yang dimotori oleh fundamentalisme agama dan logika yang tidak berpihak pada kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, gerakan perempuan masih harus terus berkonsolidasi baik melalui jalur formal maupun informal untuk terus memperjuangkan para perempuan duduk dalam jajaran pembuat kebijakan publik. Harapan harus tetap ditumbuhkan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin yang akan membawa perubahan.


[1] Nuri Suseno, 2010, Kewarganegaraan : Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer (Depok : Departemen Ilmu Politik, FISIP UI)

[2] Gadis Arivia, (2006)  Feminisme Sebuah Kata Hati, (Jakarta: Kompas)

[3] Nuri Suseno

[4] Gadis Arivia

[5] Ani Soetjipto, Politik Harapan : Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta : Margin Kiri, 2011)

[6] Nuri Suseno

[7] Anne Philips, The Politics of Presence, ( United States : Oxford University Press, 1995)

[8] Nuri Suseno

[9] Nur Iman Subono, Tokoh Politik Perempuan di Asia : Dinasti Politik atau Representasi Politik Perempuan? Dalam Jurnal Perempuan edisi 63

[10] Rosemarie Putnam Tong,  Feminist Thought, (Jalasutra : Yogyakarta,2004)

[11] Nur Iman Subono, Demokrasi dan Feminisme: Representasi Politik Perempuan dalam Jurnal Analisis Sosial Vol 13 No 1 Juni 2008 (Bandung: Akatiga)

[12] Ani Soetjipto

[13] Rizki Affiat, Women’s Particiaption in Decision Making Process in Post Conflict Aceh, 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s