Melihat Partai Politik di Indonesia

Standar

Dalam artikel Scott Mainwaring yang berjudul ‘Party Systems in The Third Wave’ dalam Journal of Democracy (volume 9, number 3, July) , menyatakan bahwa partai politik di demokrasi gelombang ketiga adalah kurang terinstitusionalisasi dibandingkan dengan partai politik di negara yang sudah lama dalam berdemokrasi. Dalam artikel ini disebutkan empat dimensi dari institusionalisasi partai politik. Pertama, di dalam sistem partai yang lebih terinstiusionalisasi terdapat pola kompetisi partai yang lebih stabil. Hasil dari pemilu lebih bisa diprediksi karena ada pola tersebut. Jika ada sebuah partai yang tampak kemudian menghilang (hasil suara yang didapat naik-turun setiap ada pemilu), maka hal ini merupakan salah satu ciri bahwa partai belum terinstitusionalisasi.

Kedua, di dalam sistem yang sudah terinstitusionalisasi, partai mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat. Di dalam sistem yang terinstitusionalisasi maka ideologi sebuah partai adalah konsisten, karena ideologi inilah yang mengikat antara para pemilih dengan partai tersebut sehingga para pemilih menjadi loyal yang pada akhirnya partai tersebut mengakar kuat di masyarakat.

Ketiga, adanya pengakuan dari elit ataupun warga negara bahwa partai politik adalah hal yang mendasar dan penting dalam kehidupan berdemokrasi. Keempat, di dalam sistem yang sudah terinstitusionalisasi, organisasi partai lebih baik, mempunyai strukutur internal, prosedur, dan rutinitas yang lebih jelas. Adanya pergantian kepemimpinan di dalam tubuh partai tanpa adanya konflik menandakan bahwa partai sudah terinstitusionalisasi.

Seperti yang diungkapkan Scott Mainwaring bahwa salah satu ciri negara yang di dalamnya partai belum terinstitusionalisasi adalah adanya faktor personal dari sebuah aktor politik yang lebih dominan. Hal ini dapat dilihat di Indonesia pada Pemilihan Presiden Langsung 2004, presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono berasal dari partai yang hanya mendapatkan suara kecil di pemilihan legislatif. Hal ini disebabkan oleh figur SBY yang dianggap berwibawa dan pantas untuk menjadi bapak bangsa Indoensia ini. Calon yang diusung oleh partai yang unggul suaranya dalam pemilihan legislatif yaitu Golkar dengan calonnya Wiranto malah tidak memenangkan pemilihan presiden bahkan dia kandas dalam pemilihan presiden putaran I.

Scott Mainwaring menyebutkan juga bahwa partai yang belum mengakar kuat di masyarakat dan kuatnya personalisme maka akan mempertinggi peran kampanya di televisi. Hal ini dapat dilihat di Indonesia dimana Prabowo yang tiba-tiba saja mencuat namanya setelah hilang seiring dengan tumbangnya rezim orde baru. Nama prabowo mencuat setelah iklannya di televisi yang sangat sering muncul dengan partai Gerindra-nya

Organisasi internal partai pun belum bisa dibilang bagus karena banyak sekali kasus-kasus mengenai masalah internal partai yang kemudian berujung pada pemisahan kubu diantar para pengurus yang kemudian membentuk partai baru. Masalah pergantian kepemimpinan di dalam partai yang sering diwarnai oleh konflik-konflik internal juga turut menyumbang indikasi bahwa organisasi partai belum baik. Misalnya saja, masalah internal di PPP yang kemudian melahirkan partai baru yaitu Partai Bintang Reformasi, masalah internal PKB antara kubu Muhaimin dan kubu Gus Dur. Bahkan kemudian Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh PKB malah meminta pengikut PKB untuk memilih Gerindra sebagai alternatif kekecewaan terhadap kubu Muhaimin yang ditetapkan sebagai pemilik sah dari PKB saat ini.

Banyaknya para pengurus yang berpindah-pindah dari satu partai ke partai lain juga memperlihatkan bagaimana organisasi partai politik di Indonesia. Misalnya: Ade Daud dari PBR hijrah ke PAN, Diah Devawati dari PBR ke PDI-P, Zainuddin MZ yang merupakan pendiri PBR hijrah ke Partai Gerindra, Sys Ns dari Partai Demokrat hengkang ke Partai Persatuan Daerah.

Masalah internal dari partai yang sudah lama berdiri, yaitu Golkar, juga bisa menjadi indikasi belum terinstitusionalisasinya partai di Indoensia. Masalah internal yang kemudian melahirkan dua partai baru yaitu Hanura dan Gerindra, kuda hitam pada pemilu 2009 ini, yang masing-masing dipimpin oleh Wiranto, calon presiden dari Golkar tahun 2004, dan Prabowo Subianto, mantan Dewan Penasehat Partai Golkar. Kini keduanya berambisi untuk bisa menduduki kursi kepresidenan tahun 2009-2014. Partai besar lain, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) yang dikenal dengan moncong putihnya ini juga mengalami masalah internal yang kemudian melahirkan partai-partai kecil lain yang didirikan oleh para mantan elit PDIP yang tidak setuju dengan manjemen partai seperti Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Pelopor, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indoensia, PNI Marhaenisme, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

Partai politik di Indonesia pada umumnya belum terlalu mengakar kuat di dalam masyarakat. Adanya swing votores menunjukkan indikasi belum terlalu mengakarnya sebuah partai politik di Indonesia. Para pemilih belum melekatkan dirinya terhadap suatu partai, mereka masih bisa berpindah-pindah suatu saat dari satu partai ke partai lain. Akan tetapi, menurut pendapat penulis, di Indonesia sudah ada partai yang cukup mengakar di masyarakat. Golkar merupakan salah satu partai yang mempunyai akar kuat di masyarakat Indoensia. Golkar yang merupakan alat pada masa orde baru, tetapi tidak begitu saja dia juga ikut tumbang seperti rezim orde baru. Dia masih tetap bertahan, bahkan pada pemilu 2004 dia mendapat suara terbanyak di pemilihan legislatif. Banyak pengikut loyal dari Golkar yang masih tetap mempercayai Golkar untuk berada di kehidupan politik Indonesia. Ada basis-basis massa di daerah-daerah yang selalu memenangkan Golkar, misalnya Sulawesi Selatan.

Begitu juga dengan PDI-P. Penulis merasa hal yang sama bahwa PDI-P juga mempunyai akar yang kuat di masyarakat Indonesia. Partai yang mendapat julukan partainya wong cilik ini juga mempunyai basis massa yang kuat misalnya di Bali dan Jawa Tengah. Sudah dua kali pada Pemilu setelah Reformasi, PDI-P mendapatkan suara yang cukup signifikan, lebih dari 10 persen. Bahkan pada hasil sementara Pemilu legislatif 2009 ini, PDI-P masih tetap mendapat lebih dari 10 persen suara.

Jika melihat keadaan sekarang dimana banyak orang yang kecewa dengan kinerja partai yang dianggap buruk maka ini juga mengindikasikan bahwa partai di Indonesia belum terinstitusionalisasi. Masyarakat secara umum tidak menganggap pentingnya sebuah partai sebagai salah satu institusi yang dibutuhkan di dalam kehidupan berdemokrasi. Apalagi dengan sekarang meningkatnya presentasi golput mengindikasikan makin tidak percayanya masyarakat terhadap partai, mereka seakan tidak lagi peduli terhadap partai-partai yang dianggap hanya mementingkan kepentingan golongan bukan kepentingan rakyat.

Ideologi partai pun di Indonesia tidak jelas. Pernah disebutkan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) bahwa jika ingin meraup suara yang banyak maka para partai islam harus lebih terbuka, jangan hanya menonjolkan sentimen agama saja. Hal ini mengindikasikan bahwa ideologi bukan hal yang penting dalam berkompetisi. Karena jika para partai islam menegakkan ideologinya dengan islam fundamental maka suara yang diperoleh tidak akan mayoritas hanya meskipun mayoritas penduduk di Indoensia beragama islam. Begitu juga dengan partai-partai yang menganggap dirinya sebagai partai nasionalis, misalnya PDI-P. Kalau memang PDI-P mempunyai aliran nasionalis, lalu mengapa ketika PDI-P memerintah yaitu ketika pada masa kepemimpinan Megawati, malah menjual asset-aset negara kepada asing (privatisasi). Bukannya harusnya jika beraliran nasionalis maka tidak dengan begitu saja menggadaikan aset negara ini (yang diprivatisasi ada beberapa BUMN yang mempunyai manajemen yang baik, misalnya Indosat dan Telkom)?

Akan tetapi, penulis melihat munculnya kekuatan ideologi baru di Partai Buruh. Entah benar atau tidak, partai Buruh ini akan memperjuangkan nasib buruh dengan menghapuskan Undang-Undang yang mengandung unsur outsourcing buruh di ranah ketenagakerjaan di Indonesia. Dari statement ini, penulis melihat bahwa ada ideologi yang jelas yang dibawa oleh Partai Buruh yang nyaris tidak lagi ikut Pemilu 2009 ini karena di tahun 2004 dia tidak lolos electoral threshold. Menurut penulis, ideologi adalah hal yang penting karena dengan adanya ideologi para elit bisa lebih menentukan sikap dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan ideologinya dan para pemilih pun menjadi lebih mudah untuk memilih partai yang sesuai atau setidaknya mendekati dengan ideologi para pemilih.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa partai politik di Indonesia belum terinstitusionalisasi dengan melihat uraian di atas. Harapannya adalah bahwa bangsa Indonesia ini kelak memiliki sistem yang makin terinstitusionalisasi dengan makin dewasanya umur demokrasi di Indonesia. Dengan terinstitusionalisasinya sistem partai politik ini maka diharapkan kehidupan politik di Indonesia pun akan menjadi lebih stabil, sehingga kesejahteraan rakyat sebagai tujuan demokrasi menjadi tercapai.

(diolah dari Majalah Tempo edisi Pemilu tanggal 5 April 2009)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s