Wajah Parlemen Indonesia: Unikameral, Bikameral, ataukah Trikameral? Sebuah Analisis Peran Kamar dalam Sistem Perwakilan Rakyat di Indonesia

Standar
About these ads

»

  1. bagus an, tulisanmu…
    kamu punya jawaban tegas tentang sistem perwakilan politik di Indonesia, daripada bapak MPR kita yang mengatakan sistem perwakilan kita “yang bukan bukan”…

    Lanjutkan…

  2. Pembahasan ini dilakukan karena inget UASnya SPP yah?? hehehehe.. gw juga ambil kuliah SPP yang diajar sm Mas Sangadji.. gw juga anak politik di tahun kedua juga, tapi gw bukan reguler,,, gw dari ekstensi..

    btw., gw inget nama lo ketika tadi gw mw pinjem buku “bikameral bukan federal” yang gw cari di MBRC., ternyata tidak ada.. yang gw liat dipinjem itu buku atas nama ania safitri.. hiks.., padahal pengen pinjem buat ngerjain tugas.. =(

    • ini bukan karena inget UAS SPP.. tapi ini adalah jawaban UAS take home SPP.. hehe

      hehe.. maaf ya.. jadi ga kebagian bukunya.. bahkan sampai sekarang aja bukunya belum dibalikin.. hehe..

      salam kenal ya jeani ^_^

  3. wah, salut.. tulisannya bagus. bahkan bisa mengemukakan pendapat dgn penggunaan kalimat “menurut saya” yg tentunya mengandung aspek kemampuan utk mempertanggungjawabkan pendapat secara keilmuan dan dan memiliki sudut pandang tersendiri. Great.!!

  4. wah, bagus juga tulisannya mbak. Saya rasa kita memang sudah menganut bikameral.Tapi sayang kayanya rada beda dengan bikameral amerika.dpd di kita kurang punya gigi seperti senator di amrik atau negara lainnya ya?? aneh juga ya, jadi kesannya dpr jadi jagoan sendiri gitu. kalau mau ubah peraturan ini harus dimulai dari mana ya? dpr? emang mau dpr lepas kekuasaannya?? (maap saya bukan orang ahli politik dan ketatanegaraan, saya jg baru baca skr lg, sungguh ketinggalan jaman saya ini…)hehee

  5. ooooooooooomaighattttttttttttttttt………..
    pnjang amitttttttttt
    kyk x gak ckup wkt 1 hr 1mlm tk bca x, capek dehhhh….!!!!!!!!!!!!

  6. Cukup menarik pendapat ibu ani, untuk melengkapi pengetahuan sehubungan dengan adanya usul DPD untuk kembali mengamamandemen UUD NKRI 1945 untuk kelima kali (2010). Terkait usul peniadaan MPR cukup logis, namun kembali saya pertanyakan mengapa para bapak bangsa memerlukan lembaga tertinggi itu. Reformasi mengubah sistem politik ke arah demokratis, tapi mengapa kondisi kebangsaan kita terasa tidak lebih baik dari jaman (katakanlah) orde baru. Demokratisasi yang saya lihat sepertinya hampir didasarkan demi kepentingan partai dan kelompok di DPR. Bahkan DPD pun seakan hanya jadi penontong, walau keberadaannya sama-sama dipilih rakyat. Jika kemudian DPR dan DPD menjadi alat kontrol yang memiliki kekuatan sama memang mungkin bisa lebih baik. Tapi jika masing-masing memiliki fungsi legislasi dan pengajuan anggaran, rasanya dengan kualitas para wakil yang ada nyaris tidak akan menghasilkan undang-undang dari segi kuantitas dan kualitas. Kita melihat sepertinya kemampuan DPR saat ini tidak cukup baik. Prolegnas yang diputuskan DPR sendiri banyak dikoreksi yang ujung-ujungnya semakin sedikit jumlahnya. DPR seakan cuma miliki nafsu besar tapi tenaga kurang. Nah, kalau ditambah lagi dengan DPD, apa tidak semakin repot nantinya. Kita tidak menafikan kemampuan anggota DPD mungkin bisa lebih baik, namun tradisi pembuatan UU yang umumnya disodorkan pemerintah ujung-ujungnya oleh DPR cukup jadi stempel. Alasan disebabkan DPR tidak memiliki tenaga ahli cukup, sangat naif karena seharusnya seorang calon legislatif sudah menyiapkan diri dalam tupoksinya. Bahkan kini ada usulan agar DPD juga bisa mengusulkan pemakzulan presiden. Tradisi ketatanegaraan kita untuk saat sekarang sepertinya belum sampai ke sana. Bahkan sebagai negara bekas jajahan, Belanda pun tidak mengarahkan kepada sistem bikameral. Namun UUD 1945 yang asli hasil para bapak bangsa jika didalami khususnya terkait lembaga permusyawaratan rasanya masih sangat relevan difungsikan. Barangkali inilah yang disebut jatidiri bangsa yakni asas musyawarah, yang diwujudkan dalam lembaga MPR. Namun dengan amandemen-amandemen UUD akhirnya kita tahu hasilnya adanya banyak kekacauan dalam setiap pengambilan keputusan di paripurna DPR. Bahkan kekacauan bisa bertambah bila DPD diberi kewenangan sama. Saat ini memang sulit untuk mundur kembali setelah amandemen UUD ke empat. Jika kemudian akan dilakukan amandmen ke lima, rasanya pilihan demokratisasi sistem politik kita akan menjadi semakin rumit. Tapi kayaknya saya setuju untuk merevitalisasi lembaga-lembaga tinggi negara ini khususnya agar justru tidak menghambat kerja pemerintah yang didasarkan sistem presidensial. Di negara yang bukan menganut sistem parlementer, praktiknya kini DPR menjadi lembaga yang sering keras melaksanakan ‘pengawasan’ walau banyak rakyat melihat itu hanya demi kepentingan parpol dan kelompok. Rakyat sendiri sering merasa tidak diabaikan oleh DPR, apalagi jika DPD juga nantinya diberi kewenangan sama dengan DPR. Mungkin kepentingan rakyat menjadi semakin terlihat jauh dari para wakil yang dipilihnya…..

  7. saya mahasiswa HI di Univ Slamet Riyadi mb, kebetulan ada makul otonomi daerah dan sistem pemerintahan RI, dan hari ini dosen saya membahasa perihal bikameral ini..saya sangat terbantu dan jadi cukup memahami setelah membaca ulasan ini..saya jadi punya gambaran.. terima kasih..:)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s